Aktivis Muda Desak Plt Bupati Segera Bubarkan Perumda Tirta Bhagasasi

Reportase Buser Siaga -Kabupaten Bekasi , Perumda Tirta Bhagasasi untuk bergantung pada pembelian air curah dari pihak ketiga, menuai kritik pedas. Kebijakan ini dinilai sebagai pengakuan tidak langsung atas kegagalan Perumda tersebut dalam mengelola sumber daya air secara mandiri, yang ironisnya tetap berujung pada kerugian finansial kronis.

Aktivis muda Bekasi, Ade Hilmawan menyoroti skema pembelian air curah yang dilakukan perusahaan. Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta seharusnya menjadi solusi sementara, bukan ketergantungan jangka panjang yang justru menguras anggaran.

"Beli air curah  itu kan biayanya besar. Pertanyaannya, kenapa Perumda yang punya modal besar dari negara tidak mampu membangun dan mengelola infrastruktur air sendiri secara maksimal? Sudah beli air dari luar, tapi laporannya tetap rugi. Ini ada yang salah dengan tata kelolanya," tegas Ade dalam keterangan terbarunya.

Data menunjukkan bahwa Perumda Tirta Bhagasasi tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kontrak air curah dengan pihak swasta karena dianggap merugikan posisi perusahaan. Tingginya biaya pokok produksi (HPP) yang tidak sebanding dengan harga jual ke masyarakat, ditambah tingkat kebocoran air yang masih tinggi, menjadi pemicu utama defisit anggaran.

Dia menambahkan, kegagalan dalam mengelola air bersih adalah ironi besar bagi sebuah perusahaan yang fungsi utamanya memang hanya mengelola air.

"Mengelola air saja masih merugi, padahal air itu kebutuhan primer yang pasarnya sudah pasti ada. Ini bukti nyata inefisiensi. Rakyat dipaksa memaklumi layanan buruk, sementara uang rakyat lewat APBD habis untuk menambal kerugian yang tidak perlu," lanjutnya.

Munculnya isu "Sapi Perah" dalam kontrak-kontrak pengadaan air curah memperkuat desakan agar Plt Bupati segera melakukan audit investigatif. Ade dan elemen masyarakat lainnya menuntut agar kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, termasuk Mahameru, dibuka secara transparan ke publik.

"Jangan sampai kerja sama ini hanya menguntungkan pihak swasta, sementara Perumda hanya jadi penampung kerugian. Jika memang tidak sanggup mandiri dan terus-terusan rugi meski sudah dibantu swasta, lebih baik manajemennya dibubarkan atau direstrukturisasi total," pungkasnya.(*)